Nasib Imigran Rohingya

Nasib Imigran Rohingya
Oleh:
Yanuardi Syukur, Khairul Fuady, dan Adnan Arafani

Tiga orang terbaring lemas di atas tikar. Dua diantaranya orang dewasa, satu anak-anak yang di tangannya tengah diinfus. Harian Kompas yang merilis foto tersebut di halaman depannya menulis, “Imigran Rohingya asal Myanmar dirawat karena sakit di tempat penampungan.” Ada sekitar 433 imigran Rohingya yang ditampung bekas pabrik kertas di Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur (Kompas, 22 Mei 2015).

Siapa sebenarnya orang Rohingya yang sekarang sedang ramai diperbincangkan yang menurut PBB mereka adalah ‘etnis yang paling tertindas di dunia’ itu?

Arakan, Negeri Asal

Arakan adalah wilayah yang menjadi sumbu konflik di Myanmar saat ini. Kawasan di mana orang-orang Rohingya ditindas, dibantai dan diusir dari negeri leluhur mereka. Tanah ini adalah tanah yang kaya akan sumber daya alam yang karena kekayaannya itu pula Arakan telah menjadi rebutan klaim kepemilikan antara bangsa Burma dan rakyat Rohingya sendiri. Tentu saja klaim tersebut kemudian memilki jejak sejarahnya masing-masing. Bagaimanapun dua versi sejarah Arakan tersebut memiliki satu fakta sejarah yang sama-sama disepakati. Baik versi Rohingya maupun Burma, sejarah Arakan dimulai dari kedatangan bangsa ras Indo-Arya (ras anak benua India) ke tanah tersebut ribuan tahun SM (www.rohingya.org & http://www.myanmar-image.com, 21 Mei 2015).

Artinya, kedua versi sejarah ini sepakat bahwa nenek moyang bangsa Arakan adalah bangsa dari rumpun ras anak benua India. Rumpun ras tersebut adalah rumpun ras yang sama yang dimiliki oleh orang-orang Rohingya sekarang, bukan rumpun ras yang dimiliki oleh orang Burma. Sejak berdirinya berbagai jenis kerajaan di Arakan, entitas agama kerajaannya silih berganti mulai dari Budha, Hindu dan terakhir kerajaan bercorak Islam pada abad 15-18 Masehi sebelum akhirnya diinvasi oleh bangsa Burma pada 1784. Aye Chan (2005), dalam tulisannya The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar) bahwa sampai dengan tahun 1824, bangsa Arya Arakan mengalami intimidasi dan penindasan dari rezim penguasa Burma saat itu.

Ketika Inggris menguasai Burma, kolonalis Barat tersebut menerapkan kebijakan pembagian strata sosial berdasarkan pada tiga kelompok, yaitu: ras penjajah (Eropa) sebagai strata tertinggi, asing non-pribumi strata kedua, dan pribumi pada strata terendah. Kebijakan ini juga memberikan kenyamanan bagi rakyat Rohingya sekaligus sebagai angin segar baru setelah sebelumnya mengalami penindasan luar biasa dari bangas Burma yang merampas tanah mereka. Maka segera setelah itu rakyat Rohingya menguasai pertanian dan perdagangan di Burma termasuk di Rangoon. Struktur sosial yang sama juga diterapkan oleh kolonialis Barat lainnya seperti Belanda yang menempatkan bangsa timur asing seperti Cina pada strata kedua sebagai mitra dalam usaha dagang mereka (www.dutcheastindies.deviantart.com, 21 Mei 2015).

Bisa dikatakan alasan kedekatan dengan kolonialis Inggris ini kemudian menjadi sandaran bagi bangsa Burma untuk mencap rakyat Rohingya sebagai ‘pengkhianat’, kemudian mendapatkan justifikasi untuk membalas pengkhianatan tersebut dengan penindasan, pembantaian dan pengusiran bangsa Rohingya dari tanah leluhur mereka. Itulah yang dialami bangsa Rohingya setelah Inggris meninggalkan Myanmar. Tentu saja ini adalah alasan yang tak pernah terbayangkan sama sekali dalam benak rakyat pribumi—seperti kita di Indonesia—walaupun mengalami pengkastaan yang sama seperti Myanmar ketika memandang saudara-saudara Tionghoa setelah kemerdekaan dari Belanda. Mungkin saja ini adalah justifikasi yang dibuat-dibuat. Cap pengkhianat adalah bahasa yang sangat menarik bagi massa yang sentimen untuk bergerak membumi hanguskan kelompok yang sudah dianggap musuh. Memang invasi bangsa Burma atas tanah air Rakyat Rohingya pada paruh akhir abad 18 adalah bukti bahwa permusuhan itu sesungguhya telah ada sebelum Inggeris menjejakkan kakinya di Myanmar.

Sampai dengan tahun 1930-an, kebencian terhadap Rohingya muslim berubah menjadi kebencian terhadap muslim secara keseluruhan (www.hi.umy.ac.id, 21 Mei 2015). Artinya, kaum minoritas muslim non-Rohingya yang sebelumnya tak terusik kini juga turut menjadi sasaran amarah orang Burma yang dimotori para biksu berpengaruh dan karismatik mereka. Justifikasi yang menjadi pegangan kali ini adalah untuk melindungi ras dan agama Budha (www.dw.de, 21 Mei 2015). Hanya saja karena Rohingya telah ditetapkan oleh penguasa militer Myanmar sebagai kelompok yang tak mendapatkan kewarganegaraan, maka mereka menjadi kelompok muslim yang paling rentan terhadap serangan-serangan intimidasi fisik dan psikis. Faktor utama yang kemudian membawa mereka terombang-ambing di lautan untuk menyelamatkan jiwa dan tentu saja menjaga entitas peradaban mereka.

Soal Kemanusiaan

Ketika para etnis Rohingya ini terdampar di negeri kita yang subur ini, dunia akan tertawa dan melihat rendah kepada bangsa Indonesia seandainya tidak mampu menjadi solusi masalah ini, bahkan Indonesia, Malaysia dan Thailand disebut beberapa waktu lalu, enggan membiarkan mereka memasuki negaranya masing-masing karena lebih takut kepada masalah ledakan penduduk. Sinyal Amerika Serikat untuk bersedia menerima orang Rohingya (www.time.com, 22 Mei 2015), adalah positif, akan tetapi sebagai sesama orang Asia, tentu kita akan malu jika tetangga kita menderita tapi kita tidak membantu, sedangkan bangsa lain yang jauh bersedia mengulurkan tangan untuk membantu.

Keragu-raguan Indonesia untuk membantu secara utuh masalah ini jika dilihat sebenarnya bertentangan dengan Dasasila Bandung yang diikrarkan 60 tahun yang lalu, dan bahkan baru saja diperingati di negara kita beberapa pekan yang lalu. Sebagai bangsa yang besar, kita sesungguhnya tidak bicara masalah etnis dan agama, tidak membahas tentang suku dan ras, tapi kita sedang berkompetisi menjadi negara yang benar-benar menghormati dan mengangkat derajat umat manusia.

Kita tak akan pernah melupakan bahwa Indonesia berhasil menjadi poros tengah kala suasana dunia memanas dengan adanya blok barat dan blok timur, lalu apakah saat ini naluri menjadi solusi itu sudah hilang dari jadi diri kita bangsa Indonesia? Tentu saja, kita harus membantu yang tidak hanya di permukaan, tapi juga membantu secara utuh. Ini tidak hanya masalah bangsa lain, akan tetapi masalahnya pada kemanusiaan. Sebagai bangsa yang berpancasila, kita pastinya tergugah untuk membantu orang-orang yang menderita.

Lahan Produktif dan Bahasan di DPR

Walau belum menandatangani konvensi PBB tahun 1951, Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk membantu imigran Rohingya yang terdampar di laut Aceh. Walaupun pengungsi yang ada di Indonesia saat ini, menurut data PBB ada sekitar 12.000, termasuk etnik Rohingya, tapi tetap kita punya ‘naluri kemanusiaan’ untuk membantu mereka. Prinsip non-refoulement—yang melarang pemerintah untuk menolak para pencari suaka karena masalah ras, agama, dan kebangsaan—tetap harus dihargai, sebagaimana kata Juru Bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir (www.bbc.co.uk, 14 Mei 2015).

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq sempat memberikan solusi beberapa hal terkait bantuan logistik untuk kapal-kapal mereka, menyiapkan penampungan, berkoordinasi dengan UNHCR untuk pengiriman kembali ke Myanmar, dan bersama Malaysia dan Thailand menekan Myanmar untuk menyelesaikan soal politik terhadap warga Rohingya (Republika, 18 Mei 2015).

Apa yang diusulkan oleh Din Syamsudin terkait penempatan imigran Rohingya di sebuah pulau menarik untuk dikaji. Kita masih kayak dengan pulau, dan banyak yang belum terisi. Namun, memang, apakah yang diberikan adalah pulau atau lahan produktif, tetap perlu ada regulasi yang jelas. Memang jika alasannya mereka melanggar imigrasi karena tidak memiliki passport, tentu ini bisa dipahami, tapi konteks secara umum faktanya memang mereka adalah orang-orang yang lari karena ditindas di negaranya. Mungkin ada baiknya hal ini dibahas oleh instansi terkait seperti DPR untuk membahas kasus ‘pelanggar imigrasi’ yang terusir dari negaranya dan meminta suaka ke Indonesia. Sila ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’ bisa menjadi landasan untuk melihat hal ini. *

Yanuardi Syukur adalah Dosen Antropologi Universitas Khairun Ternate; Khairul Fuady adalah Dosen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Aceh; Adnan Arafani adalah Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Padang. Ketiganya adalah Awardee LPDP Afirmasi Luar Negeri dan sedang mengikuti pengayaan IELTS di ITB.

Tulisan ini adalah bagian dari keresahan atas tragedi Rohingya, dan upaya untuk mencari solusi masalah tersebut.

diusir-malaysia-700-muslim-rohingya-diselamatkan-nelayan-indonesia

Nasib Imigran Rohingya

Daya Saing Kita di MEA

aec

Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, para pemimpin ASEAN bersatu dalam kesepakatan dibentuknya pasar tunggal (single market) di Asia Tenggara pada akhir 2015. Kesepakatan ini dicapai guna meningkatkan daya saing ASEAN serta agar bisa menyaingi Tiongkok dan India dalam menarik investasi asing. Penanaman modal asing didasari punya dampak besar dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga-bangsa. Kesepakatan ini dikenal dengan nama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mudahnya dipahami sebagai kebijakan untuk memudahkan penjualan barang dan jasa ke negara-negara anggota ASEAN yang dengan itu akan meningkatkan kompetisi di negara anggota (bbc.co.uk, 27 Agustus 2014).
Pertemuan Retreat para Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN di Kota Kinabalu, Malaysia, 28 Januari 2015, menandai dimulainya secara resmi kalender kegiatan ASEAN di tahun 2015 (Tang Siew Mun, The Straits Times, 29 Januari 2015). Artinya, kini kita sudah masuk 2015, bagaimana persiapan kita memasuki MEA? Dalam kata lain, seperti ditulis Jai Miguel Nave (28 Januari 2015) di laman Journal of Diplomacy and International Relations, “Will 2015 be the year of ASEAN?” Ya, apakah tahun ini akan jadi tahunnya ASEAN?

Regionalisme Ekonomi

MEA adalah bagian dari regionalisme ekonomi yang dibentuk oleh negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Terbentuknya wadah regional menurut Andrew Wyatt-Walter (1995) dalam tulisannya Regionalism, Globalization, and World Economic Order, terjadi karena beberapa faktor: (1) berakhirnya perang dingin, (2) perluasan keseimbangan kekuatan ekonomi dunia, (3) perluasan ke arah yang berorientasi keluar, dan (4) membangun perdagangan tanpa tarif masuk ke negara anggota (Fawcett dan Hurrel, 1995). Terbentuknya kerjasama regional baru pasca perang dingin (cold war) adalah bagian dari perjuangan kawasan untuk menciptakan kesejahteraan negaranya masing-masing, terutama berbasiskan geografis dan kepentingan bersama. Pun demikian dengan kesepakatan MEA 2015, dalam konteks ini akan membuat perdagangan jadi lebih sederhana, dan membantu ASEAN menjadi pemain di tingkat global.

Lantas, apa untungnya MEA buat bangsa kita? Menurut riset Organisasi Perburuhan Dunia (ILO), adanya MEA membuat pasar lapangan kerja yang dengan itu akan meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Pada 2015, menurut ILO, permintaan tenaga kerja profesional akan naik menjadi 41 persen (sekitar 14 juta), sementara itu permintaan tenaga kerja kelas menengah akan naik sekitar 22 persen (sekitar 38 juta), dan tenaga kerja level rendah meningkat 24 persen (sekitar 12 juta) (bbc.co.uk, 27 Agustus 2014). Dengan adanya MEA, diharapkan negara-negara ASEAN dapat lebih kompetitif, berdaya saing tidak hanya di tingkat lokal dan regional tapi juga global. Daya saing ini mau tak mau memang harus ditingkatkan untuk menjadi bangsa yang besar, kuat, dan bertahan menghadapi tantangan jaman yang terus meningkatkan. Sindrom negara gagal (failed states) yang menjadi pintu pembuka pada negara runtuh (collapse states) tentu perlu dihindari bahkan diperangi, terutama oleh negara-negara dalam kawasan ASEAN. Di tengah masalah bangsa kita yang timbul-tenggelam multidimensional, tentu kita harus terus optimis untuk memperbaiki bangsa ini, dan peluang MEA bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan rasa optimisme kita sebagai bangsa sekaligus sebagai bukti bahwa kita mampu bertahan menghadapi perubahan jaman.

Kesiapan Berbagai Sektor

Mau tidak mau menjelang MEA ini, semua sektor harus siap untuk itu. Kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, untuk menumbuhkan ekonomi kita, maka diperlukan keseimbangan antara sektor perdagangan dan industri dan sektor keuangan dan produksi. Perdagangan menurut Kalla adalah penting, namun tidak boleh melupakan industri. Di era MEA, kita perlu menggalakkan pusat-pusat industri dan produksi di banyak tempat. Belajar dari perjalanan ekonomi Amerika, kata Kalla ekonomi mereka yang menganut sistem ekonomi liberal pada 1970-an jatuh pada krisis 40 tahun kemudian karena lebih menitikberatkan pada sektor keuangan dan perdagangan. Mereka lupa pada produksi dan industri yang kemudian diambil oleh negara super-produktif, Cina atau Tiongkok (wapresri.go.id, 29 Januari 2015)

Termasuk yang harus kita siapkan adalah daya saing kita. Salah satu tujuan dari terbentuknya MEA 2015—mengutip laman asean.org—adalah kerjasama regional ini memiliki karakteristik sebagai kawasan ekonomi berkompetisi tinggi (a highly competitive economic region), selain tujuan lainnya yaitu: pasar tunggal dan berbasis produksi (a single market and production base), pembangunan kawasan ekonomi yang berkeadilan (a region of equitable economic development), dan sebagai kawasan yang terintegrasi secara utuh dalam ekonomi dunia (a region fully integrated into the global economy). Dengan demikian, karena pasar kita tidak hanya sekitar 250 juta penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, akan tetapi lebih luas adalah 600 juta penduduk ASEAN. Ini merupakan pasar yang besar, dan menantang agar anak bangsa kita dapat berproduksi secara kompetitif di tingkatan yang lebih global. Maka, berbagai sektor strategis masyarakat perlu dipersiapkan, dan mempersiapkan dirinya memasuki MEA. Persiapannya tentu saja dengan meningkatkan kapasitas di bidangnya masing-masing. Peningkatan kapasitas ini memang tidak sehari jadi, tapi butuh proses. Akan tetapi, dengan adanya MEA, ini bisa menjadi inspirasi untuk menjadi pembelajar yang cepat guna beradaptasi dengan kondisi regional yang begitu cepat berubah.

Kesiapan SDM di Daerah

Satu hal yang cukup penting dalam memasuki MEA adalah soal Sumber Daya Manusia. Jika berbicara daya saing atau kompetisi, kita pasti akan diperhadapkan pada pertanyaan, “apakah SDM kita sudah mumpuni untuk itu?” Di Jakarta, dan juga kota-kota besar lainnya, tentu memiliki SDM yang menggembirakan, akan tetapi di berbagai daerah tidak hanya satu dua kampung atau kabupaten yang masuk dalam kategori terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Di Ternate sebagai contoh, sebagai kota yang paling maju di Provinsi Maluku Utara, wacana tentang MEA tidak begitu banyak dibahas dimana-mana, kecuali sesekali diadakan seminar di kampus atau lembaga lain. Akan tetapi, antusiasme masyarakat—sebutlah kaum terdidik dan pelaku bisnis—tidak begitu tampak di permukaan. Bisa jadi, karena wacana MEA terkesan agak elitis, dan belum disosialisasikan secara konkrit apa yang harus dilakukan oleh orang-orang daerah dengan sumber daya alam mereka yang kaya. Akibatnya kemudian adalah, pertumbuhan industri dan produksi tidak berjalan maksimal, dan apa yang disepakati pada pertemuan ASEAN, seperti kata Menlu Retno Marsudi pada pertemuan AMM Retreat 2015 “agar tidak terjadi kesenjangan (gap) antara hasil pertemuan ASEAN dengan hal nyata yang dirasakan rakyat” (kemlu.go.id, 29 Januari 2015), benar-benar terjadi. Ya, semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah negara-negara ASEAN, harus berbasis pada kepentingan rakyat di seluruh negara anggota.

Olehnya itu, memasuki MEA, hemat penulis perlu ada sosialisasi lebih massif ke masyarakat bawah apa saja yang harus mereka persiapkan. Misalnya, terkait potensi batu bacan, pemerintah lewat instansi terkait perlu mensosialisasikan apa saja yang harus dilakukan oleh penambang, pengrajin, dan penjual batu bacan agar usaha mereka berdaya saing tinggi, dan tidak hanya beredar di sekitar Ternate dan Indonesia pada umumnya, akan tetapi juga langsung ke mancanegara. Selain itu, proyek-proyek besar seperti PT. Feni Halmahera Timur dengan biaya investasi US$ 1,6 miliar juga perlu diselesaikan agar terbuka banyak lapangan kerja. Pun demikian, tentu saja dengan pabrik-pabrik dan infrastruktur lainnya sebagai salah satu kebutuhan memperluas lapangan kerja dan kemudahan akses bagi interaksi sosio-ekonomi masyarakat kita. *

Daya Saing Kita di MEA

Pengendara Mabuk di Suatu Sore

images

Saya baru saja pulang dari mengisi diskusi di sebuah radio di Pangkep. Saat duduk di angkot, tiba-tiba dari belakang ada motor melaju kencang dan menabrak trotoar. Sang pengemudi jatuh. Tak sadar. Dan, tak ada yang ingin mendekat.
Bersegera saya bilang Pak Sopir agar berhenti. Saya turun, dan memberanikan diri membantu si pengendara itu. Saya pinggirkan. Ada seorang lagi yang mau bantu. Saya bilang ke Pak Sopir untuk menunggu, tapi ia tidak mau menunggu, dan langsung tancap gas.

Pengendara laki-laki itu tidak ada salah apa-apa. Ia tidak tabrak orang, atau menabrak orang lain. Hanya menabrak trotoar, dan ia terjatuh, dan tidak sadarkan diri.

Setelah bertanya-tanya, rupanya lelaki itu baru saja minum minuman keras di salah satu tempat di Pangkep. Setelah minum, ia membawa lari motornya dengan kencang. Saat ia jatuh, tidak ada orang yang mau mendekat bantu. “Takut pak, jangan sampai kita dianggap pelakunya,” kata seorang warga. Ketakutan warga ketika hendak menolong kemudian disudutkan sebagai pelaku.

Bersama beberapa orang, saya kemudian berinisiatif untuk membawa lelaki malang itu naik angkot—bak terbuka—menuju Rumah Sakit Unhas, di Tamalanrea. Setiba di sana, beberapa keluarganya pun datang menjenguk. Memang tidak parah-parah amat sakitnya, tapi jauh di trotoar dan tidak ada yang bantu merupakan sebuah musibah yang cukup berbahaya.

Mabuk memang bahaya, apalagi jika setelah mabuk berkendara. Sudah banyak kasus kecelakaan yang diakibatkan oleh mabuk. Yang paling dekat adalah kasus seorang lelaki yang merebut stir mobil dari seorang sopir dan menabrak secara beruntun beberapa orang. Beberapa waktu lalu, di taksi sekitar Arteri Pondok Indah, tempat kejadian perkara tersebut, saya bertanya pada sopir pendapatnya terkait dengan kecelakaan tersebut. Sang sopir bilang, “Kecelakaan itu murni karena mabuk, akibat obat-obatan. Kalau karena mengantuk pasti ketika dia tabrak satu kali, dia langsung sadar, tapi ini tabrak satu lagi dan dia tabrak lagi kedua kalinya.” Begitulah gara-gara mabuk, pikiran jadi hilang, tidak sadar, dan mengakibatkan bahaya bagi orang lain.

Mabuk memang bahaya. Maka, semua kita seharusnya menjaga lingkungan masing-masing dari bahaya mabuk, baik yang dilakukan dengan cara-cara tradisional seperti miras-miras buatan sendiri, atau lem aibon dan sejenisnya, atau juga oplosan yang beberapa kasus menghilangkan nyawa. Peran kita semua, pemerintah dan masyarakat sipil haruslah bersama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan obat-obatan dan merebaknya miras di masyarakat.

Kasus yang terjadi pada lelaki yang jatuh di trotoar di Pangkep, dan kasus-kasus kecelakaan lainnya adalah bukti bahwa mabuk itu membuat kita tidak sadar, tidak berpikir normal sebagaimana manusia, dan membahayakan—diri sendiri maupun orang lain. *

Pengendara Mabuk di Suatu Sore

Setelah Teror Haron Monis

2313018Man-Haron-Monis780x390
Oleh Yanuardi Syukur
Anggota The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES)

Man Haron Monis, warga keturunan Iran yang pada 1996 menjadi pengungsi di Australia menghebohkan dunia. Monis menyandera 17 warga Sydney di Lindt Chocolat Café, Martin Place, Sydney dan dalam aksi itu menewaskan dua orang: Tori Johnson (34) dan Katrina Dawson (38). Aksi itu menimbulkan tanda tanya, kenapa bisa terjadi dan apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Man Haron Monis.

Keysar Trad, juru bicara Asosiasi Persahabatan Islam (IFA) mengatakan kepada ABC News bahwa Monis termasuk orang yang terkucilkan dari masyarakat. Menurut Trad, Monis telah ditolak oleh komunitas Islam di Australia. Beberapa tahun lalu saat nama Monis sering disebutkan, Trad mengaku bahwa dirinya dan komunitas Islam lainnya mengutuk keras berbagai tindak kriminal yang dilakukan Monis (Kompas, 16/12/2014). Trad juga mengatakan, pengacara Monis sendiri mengatakan bahwa Monis memiliki gangguan mental yang serius. Dalam versi pemerintah, Tony Abbot mengatakan bahwa Monis adalah orang yang sangat terganggu jiwanya, dan lelaki itu berkali-kali dijerat hukum Australia. Menurut Keysar Trad, apa yang dilakukan Monis dengan menyandera warga Australia adalah sikap yang tidak normal sebagaimana kehidupan bermasyarakat di Australia.

Kecenderungannya

Dalam tulisannya di Sydney Morning Herald, David Wroe, James Massola dan Heath Aston menulis, bahwa Man Haron Monis telah lama memiliki kebencian kepada politisi senior Australia, seperti Kevin Rudd dan Tony Abbot, dan ditumpahkannya di sosial media. Ia juga pernah mengirimkan surat-surat kaleng yang berisi hinaan (abusive letters) kepada keluarga tentara Australia yang tewas di Afghanistan. Di akun Facebooknya, sebanyak 14ribu akun yang menyukai (likes) akunnya. Di dalam akunnya, ia juga mengkritik pemerintah Australia yang menurutnya rasis dan teroris karena mendukung pemerintah Amerika dalam perang di Afghanistan.

Pada 1 November 2013, Monis pernah mengirimkan surat kepada PM Tony Abbot. Menurut Monis, kebijakan Australia di Afghanistan, “has as significant role in jeopardizing security and peace in the world” (Sydney Morning Herald, 16 Desember 2014). Masih di akunnya juga, Monis mendoakan kelompok Islamic State (IS, atau ISIS) karena pelayanan mereka yang baik di Syria dan Irak, meskipun banyak berita dan pakar mengatakan bahwa pelayanan IS di dua negara tersebut adalah propaganda belaka dari fakta terorisme terhadap warga lokal di sana.

Keterlibatan Australia dalam memerangi ISIS di Irak misalnya tidak didukung oleh komunitas Muslim Australia. Juru Bicara Dewan Imam Nasional Australia, Sheikh Mohamadu Saleem mengatakan, mayoritas umat Islam di Australia mendukung bantuan kemanusiaan di Irak, tetapi mereka tidak setuju jika Australia ikut mengerahkan pasukan militernya untuk berperang di kawasan tersebut.” Mohamadu khawatir jika hal itu terjadi, akan menambah kekerasan di kawasan tersebut, dan akan mendorong banyak pemuda bergabung dengan ISIS.

Dua Hal Penting

Sejak perlawanan mujahidin Afghanistan mengusir tentara “beruang merah” Rusia, gerakan perlawanan Palestina, gerakan Al Qaeda, hingga muncul gerakan baru dari kelompok ISIS, isu terorisme pun tak luput disematkan pada gerakan tersebut. Beberapa waktu lalu ketika kelompok ISIS—terlepas dari pro kontra kelahirannya—dengan menggunakan simbol-simbol Islam menguasai beberapa daerah di Irak dan Syiria, seakan “menjaga” agar label terorisme tetap dilekatkan pada gerakan Islam yang sekilas terlihat keras dan bersenjata. Ketika sebuah lambang bertuliskan kalimat syahadat muncul dalam penyanderaan Monis di Sydney itu, sontak ada yang menyangka bahwa ini memang gerakan ISIS, padahal belum tentu. Kalaupun Monis seorang pengikut ISIS, tentu sangat tindakannya itu merupakan bunuh diri karena tidak memiliki efek apa-apa kecuali menambah antipati terhadap Islam. Artinya, pesan keislaman yang hendak disampaikan oleh Monis juga tidak terlihat dengan baik dalam drama penyanderaan itu.

Melihat aksi itu, setidaknya ada dua makna yang bisa kita berikan.

Pertama, seorang yang berpotensi melakukan tindakan gegabah seperti Monis perlu mendapatkan perhatian lebih. Bukan hanya tugas pemerintah, tapi ini juga tugas masyarakat sipil untuk membina, menasehati, atau melaporkannya pada pihak berwajib. Ketika melihat ada individu yang hendak melakukan tindak kekerasan, perlu berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mencegahnya, baik itu di dunia maya atau di dunia nyata. Tapi di saat yang bersamaan, kita tidak boleh langsung antipati dan curiga kepada individu atau kelompok yang terlihat keras. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah meminta konfirmasi. Saya kira pendapat Deputy Prime Minister Teo Chee Hean—sebagaimana ditulis Aw Cheng Wei menarik untuk dikutip. Kata Hean, “Everyone can play a part in preventing terrorist attacks by staying sharp and reporting any suspicious activities to the authorities immediately” (Straits Times, 16 Desember 2014). Mencegah terorisme menurut Hean adalah dengan senantiasa waspada dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pejabat atau instansi terkait sesegera mungkin.

Kedua, sikap seseorang atau sekelompok tidak berarti sikap keseluruhan. Seorang Muslim yang melakukan tindak kekerasan dan terror tidak bisa digeneralisir bahwa semua muslim suka kekerasan dan teror. Sikap ini perlu diambil tidak hanya di level pemerintah akan tetapi juga pada masyarakat sipil. Ketika menara kembar WTC dihantam pesawat komersil, antipati terhadap Islam juga terjadi. Padahal tidak semua muslim suka pada cara-cara kekerasan seperti Al Qaeda dan jaringannya. Maka jika terjadi tindakan teror yang dilakukan seorang atau sekelompok orang yang kebetulan beragama Islam, maka sikap adil tentu harus tetap dijaga dengan cara tidak menyamaratakan semua muslim suka kekerasan. Dengan demikian maka sesama warga akan tercipta rasa keadilan, bahwa yang dihukum adalah mereka yang bersalah melanggar aturan dan pranata yang ada (apapun agama, ras, atau golongannya), bukan karena ia beragama sama dengan yang dilakukan oleh pelaku teror tersebut. Setidaknya sampai saat ini tidak ada kekerasan berarti terhadap kaum muslim yang tinggal di Australia akibat teror Monis, bahkan kaum muslim turut berduka cita atas kejadian tersebut. Ini berarti bahwa ketaatan kepada hukum dan keadilan dalam masyarakat plural harus menjadi prioritas semua warga. *

Setelah Teror Haron Monis

Gie, Demo, dan Menulis

image_t6Gie, Demo, dan Menulis

Oleh Yanuardi Syukur

 

Pasca kenaikan harga BBM, aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi dimana-mana. Demonstrasi yang awalnya damai, pada beberapa kasus berakhir dengan bentrok antara mahasiswa dengan aparat keamanan, bahkan mahasiswa dengan warga. Di satu sisi mahasiswa berpikir bahwa aksi yang dilakukannya murni untuk membela kepentingan rakyat, akan tetapi di sisi lain aparat keamanan berharap aksi berjalan damai, dan masyarakat sekitar—sebutlah warga tempatan dan pengguna jalan—kerap merasa terganggu dengan kemacetan, bau asap karena pembakaran ban bekas, dan terjadinya kegaduhan. Apakah demonstrasi satu-satunya cara untuk menyampaikan pendapat?

 

Dua Peran

Paling minimal ada dua peran mahasiswa, sebagai agen perubahan (agent of change) dan agen kontrol sosial (agent of social control). Sebagai agen perubah, mahasiswa memainkan peranan signifikan secara situasional—tidak permanen—untuk merubah kondisi sosial, ekonomi, hukum, dan politik dari yang tidak kondusif jadi kondusif—bahkan hingga mereka menjadi pejabat di bidang-bidang tersebut. Agak berat dan banyak memang, tapi secara ideal kekuatan moral (moral force) mahasiswa memang seperti itu. Sedangkan sebagai agen kontrol sosial, mahasiswa berfungsi mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah yang jika tidak diawasi dan dikontrol bisa jadi bertindak korup, seperti kata Lord Acton (1834-1902), “kekuasaan cenderung korup” (power tends to corrupt). Artinya, semua penguasa punya kemungkinan untuk korup, maka gerakan mahasiswa punya posisi baik sebagai kekuatan moral mengontrol kebijakan pemerintah.

Dua peran mahasiswa itu dimainkan secara baik dalam sejarah. Pada 12 Januari 1966, mahasiswa yang tergabung dalam KAMI dan pelajar dalam KAPPI menuntut Tritura—pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan Kabinet Dwikora, dan turunkan harga sembako—yang selanjutnya menjadi pendorong dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) oleh Presiden Soekarno yang menjadi “jalan mulus” bagi Mayjen Soeharto mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan, dan itu menjadi pintu bagi terbentuknya Orde Baru. Para aktivis mahasiswa pun berbondong-bondong masuk ke pemerintah, menjadi anggota legislatif. Film GIE, misalnya menceritakan tentang bagaimana Soe Hok Gie melihat perubahan sikap teman-temannya sesama aktivis mahasiswa yang menjadi anggota parlemen—mewakili mahasiswa dalam DPR-Gotong Royong—dan larut-mabuk dalam kekuasaan: menumpuk harta. Orang-orang seperti itu, kata Gie, adalah orang-orang yang mencatut perjuangan mahasiswa. Kata Gie, sebagaimana tulis John Maxwell (2005) dalam Soe Hok Gie: Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani, “Sebagian dari pemimpin-pemimpin KAMI adalah maling juga. Mereka korupsi, mereka berebut kursi, ribut-ribut pesan mobil, dan tukang kecap pula” (http://www.airlambang.wordpress.com, 22/03/2010). Ini berarti bahwa demonstrasi jalanan kadang hanya berhenti di jalanan, dan belum tentu semangat tersebut bisa terus dibawa ketika seorang aktivis masuk parlemen. Tambahan lagi, beberapa waktu lalu ketika foto anggota DPR Adian Napitupulu, tertangkap kamera sedang tidur saat rapat paripurna kubu Koalisi Indonesia Hebat, di media sosial ia pun di-bully karena dulu ia sangat terkenal kritis kepada pemerintah, namun ketika sudah duduk di kursi dewan, rupanya tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang dulu dikritiknya. Republika menulis, “Adian Napitupulu kena batunya. Ketika menjadi aktivis, dulu paling kencang mengkritik penghuni Senayan. Kini, setelah menjadi anggota DPR malah kinerjanya mendapat sorotan” (http://www.republika.co.id, 6/11/2014). Bagi mahasiswa—dan para aktivis jalanan—yang selanjutnya meloncat menjadi aktivis partai dan menjadi legislator, tentu saja konsistensinya (ketika mahasiswa dulu) semakin teruji ketika ia duduk di kursi yang empuk, udara yang sejuk, dan posisi yang “basah.”

 

Menulis

Suatu waktu Friedrich Nietzsche merasa putus asa. Ia sakit-sakitan sejak kecil, ditambah pula luka yang dideritanya ketika jatuh dari kuda saat bertugas di pasukan artileri berkuda tentara Prussia. Pada 1879, karena kondisi kesehatannya memburuk, dia terpaksa mengundurkan diri sebagai professor filologi di University of Basel. Dalam keputusannya, dia pun membeli sebuah mesin ketik, Writing Ball namanya. Akhirnya ia menulis dengan alat itu, dan melahirkan karya-karya brilian. Pada bulan Maret, sebuah koran Berlin melaporkan bahwa Nietzsche “merasa tak pernah sebaik ini” dan berkat mesin ketiknya, “ia telah kembali menulis.” Menurut penulis dan komposer Heinrich Koselitz, tulisan-tulisan Nietzsche setelah memiliki alat mengetik itu lebih padat, kuat, dan telegrafis (Carr, 2011: 14-15).

Kisah Nietzsche ini mengajarkan kita fakta ringan bahwa menulis dapat menyembuhkan dan membuat kita lebih bahagia. Mungkin ada yang berkomentar, “contoh tadi tepatnya untuk dosen, bukan untuk mahasiswa.” Tapi saya punya contoh lain dari mahasiswa yang menulis. Soe Hok Gie, misalnya, sudah menulis sejak mahasiswa di Fakultas Sastra UI (1962-1969)—bukan cuma artikel koran di Kompas, Suara Kami, Sinar Harapan, Mahasiswa Indonesia, dan Indonesia Raya, tapi juga buku yang selanjutnya diterbitkan seperti Zaman Peralihan, Di Bawah Lentera Merah, dan Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan (www.wikipedia.org, “Soe Hok Gie, 20/11/2014). Dalam Catatan Seorang Demonstran, Gie menulis pengalaman-pengalamannya dalam memandang dunia. Dia jadi sehat, sampai kemudian ia harus menghabiskan usianya ketika naik Gunung Semeru di usia yang sangat muda: 26 tahun. Di Unkhair, mahasiswa saya asal Galela, M. Guntur Cobobi bisa dijadikan contoh. Walau sering ada kabar kesehatannya terganggu, tapi ia sering menulis artikel, bahkan buku—salah satunya Menghamba Senja—dan menjuarai berbagai lomba tidak hanya di tingkat kampus dan lokal Maluku Utara, tapi juga untuk skala nasional. Tentu saja, ini menjadi prestasi baik yang akan dicatat lama oleh sejarah, paling tidak sejarah mahasiswa Program Studi Antropologi Sosial. Mahasiswa lainnya, Rajif Duchlun, juga aktif menulis cerpen, dan beberapa bukunya seperti Orang Miskin Menatap Masa Depan dan Lentera Fajar, telah terbit baik fiksi dan non-fiksi. Poin yang hendak disampaikan di sini adalah, menulis itu menyehatkan dan membuat kita semakin cerdas. Maka baik sekali jika para mahasiswa kita juga melatih dirinya untuk menulis di media-media kampus, koran-koran lokal dan nasional, serta menulis buku.

Saya membayangkan, jika para mahasiswa kita telah terbiasa menulis, maka kelak ia akan terbantu dalam beberapa hal. Pertama, ketika menulis makalah atau tugas akhir, mahasiswa akan lebih terbantu dalam menuliskan ide-idenya yang mengalir, dan enak dibaca. Setidaknya sampai saat ini, kebijakan para calon sarjana untuk menuliskan artikel jurnal masih dipakai. Jika kebiasaan menulis telah ada, maka pembuatan artikel jurnal juga akan lebih mudah. Kedua, setamat dari sarjana, bagi mahasiswa yang hendak melanjutkan pascasarjana dengan beasiswa, kadang ada lembaga beasiswa yang meminta calonnya untuk menulis apa rencana-rencana hidupnya setelah tamat kuliah. Dengan kebiasaan menulis, hal itu akan sangat membantu. Pun demikian ketika berkuliah S2, tugas-tugas kuliah akan lebih mudah dikerjakan. Ketiga, kebiasaan menulis juga bisa membuka lapangan kerja buat diri sendiri, dan bisa juga untuk orang lain. Ya, menulis buku dan diterbitkan, bisa mendapatkan royalty atau keuntungan tersendiri bagi penulis. Keuntungan ini memang tidak seberapa besar, akan tetapi jika buku tersebut penjualannya bagus, tentu mendatangkan keuntungan yang baik bagi sang penulis. Mungkin di titik ini, ada yang berkata bahwa pentingnya menulis itu “kita sudah tahu” dan ia pun berhenti di titik itu. Kata bijak dari Bruce Lee—jagoan kungfu yang legendaris itu—rasanya menarik untuk dikutip di sini, “Tahu saja tidak cukup, Anda harus menerapkannya. Sanggup saja tidak cukup, Anda harus melakukannya” (Knowing is not enough, you must apply. Willing is not enough, you must do).

 

Demonstrasi

Demonstrasi tak bisa dilepaskan dari aktivitas gerakan mahasiswa. Mereka yang bergabung dengan lembaga kemahasiswaan seperti BEM atau lembaga-lembaga eksternal punya sebuah “ritual” demonstrasi. “Tidak lengkap kalian jadi mahasiswa jika tidak ikut demonstrasi!” begitu kata senior-senior saya dulu waktu Ospek di FISIP Unhas tahun 1999. Demonstrasi adalah sesuatu yang wajar, dan sah-sah saja dalam era demokrasi karena menyuarakan pendapat kepada pihak berwenang. Yang menjadi titik krusialnya adalah ketika demonstrasinya anarkis dan merusak. Semua kita pasti ingin melihat perbaikan, apalagi fasilitas yang sudah ada haruslah dijaga, karena milik bersama.

Dalam konteks kenaikan BBM saat ini, yang disebut-sebut sebagai “kado pertama” Jokowi setelah menjadi presiden, demonstrasi mahasiswa pun bentrok di beberapa tempat. Bentrokan mahasiswa dengan aparat (atau bahkan warga) bisa terjadi karena dua hal. Pertama, skenario aksinya memang bentrok (chaos). Maka, sebelum demonstrasi dimulai, Jenderal Lapangan atau Koordinator Lapangan telah mengkoordinir rencana-rencana aksi, dan biasanya mahasiswa telah mempersiapkan untuk itu. Di beberapa aksi mahasiswa, bentrokan yang cukup teratur dilakukan dengan menyiapkan mahasiswa berbadan kuat di bagian depan karena akan terjadi saling dorong antara demonstran dengan aparat. Jarang sekali skenario bentrok dilakukan antara mahasiswa dengan warga, kecuali karena kondisi tertentu yang mengakibatkan warga menjadi antipati, misalnya karena macet, gaduh, merusak fasilitas, dan polusi akibat pembakaran ban bekas. Kedua, skenarionya tidak bentrok, akan tetapi terjadi begitu saja secara alamiah karena provokasi pihak tertentu atau individu tertentu. Provokasi bisa terjadi di masing-masing pihak, apakah mahasiswa atau aparat. Jika seorang mahasiswa terluka, maka timbullah kemarahan, pun demikian jika seorang aparat terluka, seperti kasus Wakapolres Makassar AKBP Totok Lisdianto yang terkena anak panah di bagian rusuk kanannya saat membubarkan paksa aksi mahasiswa memblokir Jalan Pettarani di Makassar (http://www.kompas.com, 13/11/2014), hal itu menyebabkan aparat keamanan tidak bisa menahan diri untuk berdiam, hingga terjadilah konflik terbuka antara aparat dengan mahasiswa. Jadi, bentrokan itu terjadi karena provokasi-provokasi alamiah yang terjadi di lapangan.

 

Harapan

Kita berharap demonstrasi tidak anarkis, itu sudah pasti. Inti dari demonstrasi adalah menyampaikan pendapat. Sebenarnya, selain di lapangan, para mahasiswa juga bisa menyampaikan aspirasinya surat yang dikirim ke instansi terkait atau lewat tulisan-tulisan di media. Kekuatan tulisan terkadang lebih kuat ketimbang lisan. Namun tidak dimungkiri bahwa pada hal-hal tertentu, demonstrasi lapangan juga punya kekuatan signifikan seperti ketika menuntut penguasa Orde Baru Soeharto mundur pada reformasi pada 1998. Secara pribadi kita berharap demonstrasi mahasiswa—dengan tuntutan yang sangat mulia seperti “turunkan harga BBM”—tidak mengakibatkan bentrok dengan aparat keamanan atau dengan warga masyarakat.

Kebijakan pemerintah yang tidak populer ini, menurut Presiden Jokowi sudah dipikirkan sejak lama namun pemerintah harus mengambil keputusan tersebut untuk tambahan anggaran pembangunan sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan (http://www.jpnn.com, 17/11/2014). Suka atau tidak suka, kita juga mau tidak mau perlu berbaik sangka—paling tidak seperti itu—kepada kebijakan pemerintah. Artinya, dalam prasangka positif, walau saya pribadi tidak setuju BBM dinaikkan, tapi kita bisa berpikir begini, “tidak mungkin pemerintah kita mau menyengsarakan rakyat dengan kenaikan harga BBM yang terasa menyulitkan ini.” Memang, terkadang untuk mendapatkan hal baik (di masa depan) kita perlu berkorban di masa sekarang. Kita berharap semoga “pengorbanan” kita sekarang ini dengan kenaikan harga membuahkan hal-hal manis di masa depan dengan benar-benar terdistribusinya subsidi pada hal-hal strategis lainnya dan membawa berkah bagi hajat hidup orang banyak di negeri tercinta ini. * Yanuardi Syukur

Gie, Demo, dan Menulis

Lemah Moral Tidak Setia

Saat berkunjung ke Jemoralitypang, ada dua hal menarik yang diperoleh Koentjaraningrat dari sarjana-sarjana di sana terkait sikap mental orang Indonesia, yaitu: tidak mau bertanggungjawab penuh terhadap tugas yang disanggupinya dan kurang setia pada instansi yang diikutinya (Marzali, 2007: 136). Sikap mental negatif—atau bisa disebut sebagai ‘kelemahan moral’—ini pernah juga diungkapkan Mochtar Lubis (1977) ketika menulis ciri-ciri pokok manusia Indonesia yang menurutnya punya sifat seperti hipokrit, enggan bertanggungjawab, feodal, percaya takhayul, artistik, dan berwatak lemah. Jika memperhatikan berita di media massa, sebagai salah satu media kontrol sosial, rupanya tesis Lubis dan sarjana-sarjana Jepang yang dikutip Koentjaraningrat itu masih ada kebenarannya hingga sekarang.

 

Tidak Bertanggungjawab Penuh

Orang Indonesia, di mata sarjana Jepang, kata Koentjaraningrat dalam salah satu tulisannya, tidak mau bertanggungjawab penuh terhadap satu tugas yang telah disanggupinya. “Setelah dia menyatakan sanggup untuk memikul satu pekerjaan, maka pekerjaan itu dilakukannya dengan semau-maunya sendiri tanpa tanggungjawab penuh,” tulis Marzali dalam buku Antropologi dan Pembangunan Indonesia. Jika terjadi kesalahan atau kegagalan dalam pekerjaan tersebut, maka kesalahan dan kegagalan itu ditimpakan kepada orang lain alias dicarikan kambing hitam pada diri orang lain. Menurut Amri Marzali, jika seseorang telah menyatakan sanggup melaksanakan suatu pekerjaan, maka seharusnya dia bertanggungjawab atas keberhasilan pekerjaan tersebut. Jika perlu, demi keberhasilan tersebut, dia harus sanggup mengorbankan dirinya sendiri. Socrates (dalam Solomon dan Higgins, 2010: 31) misalnya, berani menghadapi hukuman mati karena taat pada konstitusi Athena, demi menegakkan keyakinan (belief) dan prinsip-prinsip (principles) yang diyakininya benar.

Jika saat membaca tulisan ini kita baca juga berita-berita di surat kabar, maka pasti kita menemukan perihal tindakan tidak bertanggungjawab penuh itu. Dalam pembangunan jalan dan jembatan misalkan, belum cukup satu atau dua tahun, jalanan atau jembatan tersebut sudah retak-retak, apalagi jika hujan turun agak besar, akan terlihat lubang-lubang yang menganga. Begitu juga pembangunan gedung-gedung, dan berbagai fasilitas, pada bagian tertentu ada saja kerusakan yang ‘tidak masuk akal’ yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Tidak terkecuali dengan masalah toilet—yang kelihatannya sepele tapi cukup penting dalam hajat hidup kita—apakah itu di bandara atau di kantor-kantor pemerintah, belum apa-apa sudah rusak. Beberapa hal ini menjadi bukti bahwa ada yang tidak beres dalam sikap tanggungjawab kepada pekerjaan yang diembannya. Berarti, pendapat orang Jepang di atas, memang ada benarnya, karena faktanya ada.

 

Kurang Setia

Orang Indonesia juga dianggap kurang setia kepada instansi yang diikutinya. Amri Marzali memberi contoh, “Jika dia murid sebuah SMU, maka ia kurang setia kepada sekolah tersebut. Apabila dia bekerja pada sebuah perusahaan, maka dia kurang setia kepada perusahaan tersebut.” Kurang setia bermakna bahwa kesetiaannya tetap ada, akan tetapi masih kurang, belum maksimal. Harusnya manusia yang baik, mengikut kata orang Jepang—sebagai contoh saja sebagaimana mengutip Amri Marzali—adalah manusia yang setia secara total terhadap kesatuan sosial, organisasi, atau instansi yang sudah dipilih untuk diikutinya (hal. 136). Dan memang betul, di berbagai budaya—tak terkecuali kita di Indonesia ini—kita lebih senang kepada orang yang loyal dan punya integritas kepada pekerjaannya. Tampaknya ini memang sudah naluri alamiah, bahwa kita senang dan suka pada totalitas.

Masalah kesetiaan yang totalitas ini, kita bisa belajar dari sejarah. Dalam sejarahnya, dulu kejayaan nusantara kita berfokus pada maritim, akan tetapi setelah itu kita tidak lagi berfokus pada maritim dan itu membuat kita lemah. Pada tahun 1954, Kepala Staf Angkatan Perang RI TB. Simatupang menulis bahwa sejarah kejayaan nusantara ini tidak lepas dari kejayaan di laut. Gajah Mada misalnya, ketika ia bertekad menyatukan nusantara, ia juga berfokus pada armada laut yang kuat. Sedangkan kita jadi bangsa yang mundur, itu karena kita terdesak dari lautan. Dalam buku Pelopor dalam Perang Pelopor dalam Damai, TB. Simatupang menulis, “Kemunduran bangsa kita dimulai tatkala pelayaran dan pergadangan kita terdesak dari lautan, dan apabila kita hendak menjadikan zaman kemerdekaan kita sekarang menjadi zaman kejayaan yang baru, maka kita haruslah mengembalikan bangsa kita ke laut” (Simatupang, 1981: 31). Belakangan ini, ide Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim adalah baik untuk meningkatkan kejayaan maritim kita, olehnya itu maka pemerintah kita perlu serius dan setia untuk mengembalikan kejayaan laut kita. Kesetiaan mengawal ide ini perlu sekali, dan jangan sampai ketika pemerintahan Jokowi berakhir lima tahun ke depan, ide ini mentah lagi dan kembali ke titik yang tidak berarti apa-apa.

 

Perlu Konsistensi Moral

Masalah bangsa kita yang multidimensional ini disebut-sebut tidak lepas dari moralitas. Berbicara masalah moralitas, mengutip Immanuel Kant (1724-1804), tidak bisa dilepaskan dari konsep kehendak baik (good will) yang terkait dengan prinsip-prinsip moral yang masuk akal dan memandu aktivitas kita. Robert C. Solomon dan Kathleen M. Higgins, dalam buku mereka, The Big Questions: A Short Introduction to Philosophy, menulis bahwa moralitas memberikan kita aturan bagaimana kita hidup dengan orang lain (“morality gives us the rules by which we live with other people”); menjelaskan kepada kita apa saja yang boleh dan yang tidak boleh; dan memandu kita dalam pengambilan keputusan (Solomon dan Higgins, 2010: 244, 250, dan 257). Artinya, jika seseorang berperilaku yang berlawanan dengan moralitas, maka besar kemungkinan ada masalah dalam wilayah moralitas.

Moralitas terkait sekali dengan konsistensi. Seorang pejabat ketika diambil sumpah dengan kitab suci yang diyakini kebenarannya itu, berjanji untuk menjalankan aktivitasnya dengan baik dan benar. Akan tetapi ketika waktu berjalan, konsistensi pun diuji, dan jika tidak punya moralitas dan ketahanan personal yang baik, maka bisa saja ia jatuh pada lembah penyalahgunaan wewenang dan kuasa. Artinya, semua orang baik—atau yang secara zahir terlihat baik—tidaklah bisa disebut baik sampai konsistensinya di masa depan diuji dengan berbagai problema.

Maka kita butuh konsistensi antara ucap dan tindak, kata dan laku. Ya, perlu keselarasan antara ucapan (dan tentu saja janji-janji saat kampanye) dan realisasi ketika telah sukses mendapatkan hasrat hidup yang baik (good life) yang dalam pandangan Friedrich Nietzsche (dalam Solomon dan Higgins, 2010) disebut sebagai “kehendak untuk berkuasa” (will to power). Sejujurnya, kita semua pasti malu dengan perbuatan anggota dewan kita yang karena perbedaan pendapat sampai mendorong meja yang mengakibatkan kerusakan—yang walaupun kecil itu sesungguhnya besar—karena terkait dengan mentalitas dan moralitas. Tentu saja ini sikap yang tidak konsisten dan menjatuhkan marwah pribadi dan lembaga sebagai wakil rakyat yang terhormat. Konsistensi pastinya diperlukan oleh semua kita—apakah kita berprofesi sebagai pejabat, dosen, guru di sekolahan, dosen di kampus, mahasiswa, siswa, dan apapun atribut sosial yang kita sandang.

Konsistensi membawa kita pada sikap tanggungjawab penuh pada apa yang kita pikul, dan setia pada apa-apa yang telah kita berjanji untuk setia. *

[Yanuardi Syukur, Dosen Antropologi Sosial Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Khairun dan Direktur Eksekutif Bundaran Institute Ternate]

Lemah Moral Tidak Setia

Belajar Bahasa di Kampung Inggris

Terletak di Desa Pelem dan Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kampung Inggris saat ini berdiri ratusan lembaga kursus bahasa asing. Saking terkenalnya, Kampung Inggris didatangi oleh berbagai kalangan di dalam dan luar negeri untuk sekedar belajar seminggu, dua minggu, atau program beberapa bulan.

 Sejarah

Dari telusuran sederhana, Kompas.com berkesimpulan bahwa terbentuknya komunitas Kampung Inggris berawal dari satu orang saja, yaitu Kalend Osen. Pria kelahiran 4 Pebruari 1945 ini tampak sederhana namun begitu bersahaja. Bermula pada tahun 1976 silam, Kalend Osen adalah seorang santri asal Kutai Kartanegara yang tengah menimba ilmu di Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. “Menginjak kelas lima, dia terpaksa meninggalkan bangku sekolah karena tidak kuat menanggung biaya pendidikan. Bahkan, keinginannya pulang kembali ke kampungnya gagal karena tiada biaya,” tulis Kompas.

Dalam situasinya yang sulit itu seorang temannya memberitahukan adanya seorang ustaz yang bernama KH Ahmad Yazid di Pare yang menguasai delapan bahasa asing. Kalend muda kemudian berniat berguru dengan harapan minimal dapat menguasai satu atau dua bahasa asing darinya. Ia lalu mulai tinggal dan belajar di Pesantren Darul Falah, Desa Singgahan, milik Ustaz Yazid.

Dalam sebuah kesempatan, datang dua orang tamu mahasiswa dari IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Kedatangan dua mahasiswa itu untuk belajar bahasa Inggris kepada Ustaz Yazid sebagai persiapannya menghadapi ujian negara yang akan dihelat dua pekan lagi di kampusnya. Kebetulan saat itu Ustaz Yazid tengah bepergian ke Majalengka dalam suatu urusan sehingga kedua mahasiswa itu hanya ditemui oleh ibu Nyai Ustaz Yazid. Entah dengan alasan apa, oleh Nyai Ustaz Yazid, kedua mahasiswa itu diarahkan untuk belajar kepada Kalend yang baru saja nyantri. “Waktu itu saya sedang menyapu masjid dan dua mahasiwa itu menghampiri saya,” kenang Kalend mengingat masa lalunya, sebagaimana dituturkan pada Kompas.

Dua mahasiswa itu kemudian menyodorkan beberapa lembaran kertas yang berisi 350 soal berbahasa inggris. Setengah ingin tahu, Kalend memeriksa soal-soal itu dan kemudian meyakini dapat mengerjakannya lebih dari 60 persen. Kalend menyanggupi permintaan itu dan mereka akhirnya terlibat proses belajar mengajar yang dilakukan di serambi masjid area pesantren. Pembelajarannya cukup singkat, dilakukan secara intensif selama lima hari saja. “Tak disangka, sebulan kemudian mereka (dua mahasiswa) kembali dan mengabarkan telah lulus ujian. Betapa bahagianya saya waktu itu,” kata Kalend.

Keberhasilan dua mahasiswa itu tersebar di kalangan mahasiswa IAIN Surabaya dan banyak dari mereka akhirnya mengikuti jejak seniornya dengan belajar kepada Kalend. Promosi dari mulut ke mulut pun akhirnya menjadi awal terbentuknya kelas pertama. Sejak saat itu, pada 15 Juni 1977 di desa setempat, Kalend mendirikan lembaga kursus dengan nama Basic English Course (BEC) dengan enam siswa pada kelas perdana. Para siswa tersebut terus dibina dan dididik tidak hanya kemampuan bahasa inggris, namun juga ilmu agama serta kecakapan akhlak.

Selama hampir sepuluh tahun Kalend berjuang sendirian untuk menghidupkan lembaga kursusnya itu dan dengan segala rintangannya dia berhasil melakukannya dengan baik. Pada tahun 1990-an, banyak alumninya yang didorong untuk membuat lembaga kursus untuk menampung pelajar yang tidak mendapat kuota akibat membeludaknya pelajar di BEC. “Saya mempunyai prinsip, jikalau kita berkarya, selain dapat dinikmati sendiri, karya itu juga tidak merugikan orang lain,” tutur kakek rendah hati ini.

Lambat laun lembaga kursusnya semakin bertambah jumlahnya. Namun demikian kesemuanya mampu berjalan seirama tanpa adanya kompetisi negatif. Para pendiri lembaga kursus itu rata-rata mempunyai ikatan sejarah yang sama, yaitu sama-sama dari satu guru. Eksistensi BEC hingga kini juga tetap terjaga. Bahkan di tahun 2011 lalu telah genap meluluskan alumni sebanyak 18.000 siswa dari berbagai penjuru nusantara. Dalam meluluskan siswa, BEC dikenal sangat ketat.

Nur Akhlis, salah satu mantan murid Kalend yang sukses membuka lembaga kursus sendiri dan dinamainya Effective English Conversation Course (EECC) di Jalan Falamboyan, Desa Tulungrejo juga membagikan ceritanya. “Saya dulunya murid dari Pak Kalend, dan pernah diamanatkan untuk memegang kelas. Kami memang didorong untuk mandiri dan berkarya sehingga Alhamdulillah saya sekarang menjadi seperti ini,” kata Nur Akhlis. Adanya dorongan itu, guru yang juga pengurus forum pengelola kursus ini menambahkan, membuat perkembangan kampung menjadi dinamis dan saat ini ada lebih dari 114 lembaga kursus. “Mulai sekitar tahun 2000-an, para investor dari luar kota juga mulai melirik potensi yang ada dengan turut mendirikan lembaga kursus,” kata Nur Akhlis.

Program

Umumnya lembaga kursus di Kampung Inggris Pare memiliki program satu minggu, dua minggu, dan beberapa bulan. Program satu minggu diperuntukkan mereka yang cuma ada waktu seminggu. Bisa ikut dalam camp (asrama) yang mewajibkan berbahasa Inggris 24 jam. “Di sini semua penghuni harus berbahasa Inggris 24, kecuali saat menerima telepon, menyanyi dengan tidak mengubah lirik, dan jika tidak tahu kosakatanya maka diwajibkan mengucapkan ‘how to say’ untuk satu kata saja, “ tutur Anam, Pembina asrama Saigon Camp yang juga tutor di lembaga Global English.

Program yang ditawarkan mulai dari pre-speaking untuk pemula, speaking 1 sampai 5, public speaking, grammar for speaking, job interview, vocabulary, reading, listening, writing, TOEFL, dan IELTS. Siswa yang baru mendaftar akan ditest kemampuan speaking-nya untuk penempatan kelas. Namun, untuk mereka yang cuma punya waktu satu dua minggu, atau satu bulan dan ingin langsung mengambil program TOEFL atau IELTS juga dibolehkan. Namun, jika memiliki waktu yang lebih beberapa bulan, sangat dianjurkan untuk mengambil dari dasar untuk mempermantap dasar-dasar berbahasa Inggris.

Saat belajar di kelas, pembelajarannya dua bahasa, Indonesia dan Inggris untuk memudahkan pemahaman. Tiap peserta dididik dimotivasi untuk tidak malu berbahasa, dan percaya dengan diri sendiri. Diasuh oleh tutor-tutor yang umumnya masih berumur 20-an, bahkan ada yang masih belasan tahun dan SMU tapi bahasa Inggrisnya sangat bagus. Pembelajarannya lebih santai karena selain diadakan di dalam ruangan (indoor), juga di luar luar ruangan (outdoor) seperti di bawah pohon atau di tempat-tempat yang disepakati.

Selain itu, pada sore hari ada program tambahan (extended class) bagi peserta yang ingin mempermantap bahasanya. Kelas sore ini sifatnya ‘sunnah’, namun punya manfaat yang luar biasa. Dalam melatih percaya diri misalnya, pada kelas sore hari itu tiap peserta diminta berdiri di atas kursi dan berbicara tentang sebuah tema. Pada malam-malam tertentu ada juga debat antar kelompok (putra dan putri). Tak ketinggalan pula, di malam jumat ada kegiatan pembacaan surat Yasin secara berjamaah di asrama.

Tak ketinggalan, banyaknya destinasi wisata di Jawa Timur dan Bali juga menjadi program menarik untuk diikuti seperti tour ke Gunung Bromo di Malang, Bali, atau di beberapa destinasi lainnya dengan biaya yang tidak seberapa besar. Wisata ini juga berguna untuk melatih berbahasa Inggris dengan penutur asli yang berada di lokasi wisata.

Kampung Inggris untuk Unkhair

Salah satu kerjasama Unkhair dengan PT. Antam adalah kursus bahasa Inggris yang berlangsung beberapa tahun dan mengirim dua dosen untuk belajar satu tahun di Amerika. Program ini lebih banyak diadakan di dalam ruangan, formal, dan trend-nya dari waktu ke waktu terjadi penurunan peserta karena berbagai faktor. Belajar dari Kampung Inggris Pare, teknik pembelajaran bahasa ada baiknya dibuat dalam bentuk formal dan informal, dalam dan luar ruangan.

Jika memungkinkan, untuk memperkuat Bahasa Inggris mahasiswa, maka perlu diadakan minimal satu atau dua dalam setahun English Camp. Kegiatan ini berguna untuk memancing mahasiswa berbahasa Inggris dan mempraktikkannya dalam dialog sehari-hari. Jika selama ini mahasiswa yang berbahasa Inggris umumnya hanya mahasiswa Sastra Inggris atau Pendidikan Bahasa Inggris, maka pembudayaan berbahasa Inggris ini bisa jadi lebih massif pada mahasiswa Unkhair.

Sebagai bahasa yang saat ini dipakai oleh 1,8 miliar pengguna di dunia, bahasa Inggris memiliki peranan penting dalam dunia akademik. Selain itu, penggunaan bahasa Inggris juga akan sangat membantu karier mahasiswa dalam pekerjaan atau dosen dalam menulis artikel di jurnal internasional. Jika ada waktu luang, sangat dianjurkan bagi sivitas akademika Unkhair untuk merasakan suasana berbahasa Inggris di Kampung Inggris, Pare. Lebih baik lagi jika di tiap fakultas memiliki komunitas berbahasa Inggris. [Yanuardi Syukur/sumber: Kompas, Saigon Camp, Global English]

Belajar Bahasa di Kampung Inggris